Beranda Gadget YLKI: Sweeping Website E-commerce yang Jual Ponsel BM Tindak Tegas

YLKI: Sweeping Website E-commerce yang Jual Ponsel BM Tindak Tegas

2
0
YLKI: Sweeping Website E-commerce yang Jual Ponsel BM Tindak Tegas

Royyan.net – Seperti diberitakan sebelumnya, posnsel black market diduga masih beredar dijual lewat media daring atau market place. Meskipun regulasi aturan blokir ponsel Black Market (BM) lewat IMEI (International Mobile Equipment Identity) diberlakukan sejak 18 April 2020.

Terkait hal ini pemerintah mengklaim bahwa telepon seluler ilegal mencapai 20 persen dari total telepon seluler yang beredar, dan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 2 triliun per tahunnya.

Tulus Abadi, Ketua YLKI menyarankan kepada konsumen saat membeli ponsel baru, pastikan bahwa ponsel tersebut adalah legal. Ciri utama ponsel legal atau bukan BM, adalah pada aspek jaminan yang diberikan.

Jika jaminan yang diberikan hanya jaminan toko, maka bisa dipastikan bahwa ponsel tersebut adalah ponsel ilegal/BM. Sebab secara regulasi (Permendag) jaminan harus dari produsen secara langsung, bukan hanya jaminan toko saja.

“Dengan adanya kebijakan validasi IMEI, seharusnya sudah selesai nasib ponsel Black Market. Jika ditengarai masih dijual secara online dan masih mendapat layanan selular maka YLKI menghimbau kepada semua pihak terkait untuk memiliki komitmen bersama dan bersinergi untuk mengawal kebijakan ini yang sudah diterapkan sejak 20 April 2020 lalu,” ungkap Tulus, di Jakarta Rabu (17/6).

Tulus juga sepakat dengan kebijakan yang diterapkan Kemendag bahwa pihak Market Place harus ikut bertanggung jawab mengawasi merchant yang diduga menjual ponsel Black Market.

“Kami kira jika semua berkomitmen untuk menjalankan regulasi untuk kepentingan kita bersama, baik itu  konsumen maupun ekosistem industri. Pemerintah harus konsisten jangan maju mundur kayak undur-undur,  masyarakat perlu ketegasan,” ungkap Tulus.

Tulus juga berharap agar para pemanggku kebijakan dalam masa transisi validasi IMEI ini perlu melakukan monitoring. “Sebaiknya lakukan sweeping terhadap peredaran dan penjualan ponsel Black Market. Sangat gampang kok, tinggal cek ke website E-commerce cari produk yang kita tuju. Saya dengar katanya yang lagi heboh iPhone SE 2 2020.

Jika sudah didata, tinggal ditegur saja e-cormmerce-nya. Ini salah satu cara membangun komitmen bersama agar peredaran ponsel BM berhenti sembari menunggu software penegndali  IMEI berjalan secara optimal,”ungkap Tulus.

Sebagaimana diketahui kebijakan validasi IMEI diterapkan sejak 18 April 2020 lalu karena selama ini ponsel BM deras masuk Indonesia, sehingga berpotensi merugikan negara antara Rp 2 triliun sampai Rp 5 triliun setahun, langsung atau tidak langsung.

Derasnya penyelundupan ponsel yang menurut kalangan industri ponsel terjadi sejak empat tahun terakhir ini yang  membuat persaingan tidak sehat dan merugikan konsumen dan negara.

Ekosistem industri pun berharap kebijakan validasi IMEI bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan. “Kami sangat mendukung terhadap aturan yang diterapkan oleh pemerintah untuk bersama-sama memerangi ponsel Black Market,” ungkap Andi Gusena, Direktur Marketing Advan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini