Beranda Teknologi Kabel Komunikasi Bawah Laut Sangat Vital, Merusak Bisa Dijerat Hukum

Kabel Komunikasi Bawah Laut Sangat Vital, Merusak Bisa Dijerat Hukum

4
0
Kabel Komunikasi Bawah Laut Sangat Vital, Merusak Bisa Dijerat Hukum

Royyan.net – Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki jaringan komunikasi yang beragam untuk kebutuhan komunikasi masyarakat di berbagai penjuru. Selain satelit, Saluran Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang terletak di bawah laut juga menjadi salah satu tulang punggung jaringan komunikasi untuk terhubung dari satu pulau ke pulau lain.

Hanya saja, untuk kabel bawah laut, kerap dijumpai pihak tak bertanggung jawab dan tangan-tangan jahil yang merusak atau melakukan aksi vandalisme. Aksi tersebut berakibat pada terganggunya proses komunikasi masyarakat yang bergantung pada jaringan kabel bawah laut.

Masih banyak yang belum mengetahui kalau kabel bawah laut dilindungi oleh undang-undang. Sebuah contoh kasus perusakan kabel bawah laut baru-baru ini dialami oleh PT Ketrosden Triasmitra (Triasmitra) yang berhasil mencatat sejarah di bidang telekomunikasi, khususnya dalam penegakkan Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Perusahaan yang telah berkecimpung di dunia telekomunikasi sejak 26 tahun lalu itu berhasil untuk pertama kali memenangkan kasus pengrusakan sistem komunikasi khususnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), dalam persidangan kasus pengrusakan SKKL Palapa Ring Barat (PRB), yang menjadi tanggung jawab Triasmitra dalam perawatan dan pemeliharaan, di perairan Tanjung Balai Karimun Kepulaun Riau.

Titus Dondi, CEO Triasmitra, menjelaskan bahwa kasus ini berawal pada tanggal 4 Juli 2019, melalui pemantauan sistem monitoring Triasmitra, telah terjadi gangguan (disebabkan putusnya koneksi) pada SKKL PRB di sekitar perairan Tanjung Balai Karimun. Saat dicek oleh tim diperkirakan terjadi kerusakaan.

Di titik lokasi, tim patroli menemukan ada Kapal (tug boat) TB Bintang Ocean 3 dan tongkang Winbuild 2312 berbendera Singapura milik Hai Seng Marine Pte Ltd yang sedang berlabuh jangkar berada dekat dengan lokasi yang diperkirakan terjadi kerusakaan.

Nakhoda Kapal TB Bintang Ocean 3 bernama Djunaidi Tan yang menarik tongkang winbuild 2312 milik Hai Seng Marine Pte Ltd mengakui bahwa kapal tersebut tidak bisa bergerak karena jangkar tongkang tersangkut sesuatu yang menurut nakhoda Kapal TB Bintang Ocean 3 adalah wire. Nakhoda kapal akhirnya terpaksa memutus tali jangkar tongkang winbuild 2312 yang ditarik oleh Kapal TB Bintang Ocean 3 milik Hai Seng Marine Pte Ltd.

Setelah dilakukan pengecekan di lapangan dengan melakukan penyelaman pada sekitar lokasi yang diperkirakan terjadi kerusakaan telah ditemukan jangkar tongkang winbuild 2312 yang ditarik oleh Kapal TB Bintang Ocean 3 milik Hai Seng Marine Pte Ltd dalam kondisi tersangkut pada kabel fiber optik Palapa Ring Barat dan kondisi kabel sudah dalam keadaan terputus atau rusak.

Mengetahui kabel fiber optik sudah dalam keadaan terputus atau rusak, Triasmitra segera melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resor Karimun. Setelah melalui serangkaian proses Penyelidikan dan Penyidikan, Polres Karimun akhirnya menetapkan Djunaidi Tan yang merupakan Nahkoda Kapal (tug boat) TB Bintang Ocean 3 milik Hai Seng Marine Pte Ltd sebagai Tersangka atas rusaknya SKKL PRB yang menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Proses hukum berlanjut dengan pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Djunaidi Tan dituntut hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 500 juta (subsider 6 bulan penjara karena dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 55 Jo. Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

“Dengan adanya keputusan ini berbagai pihak khususnya pihak-pihak yang melakukan kegiatan di laut menjadi lebih perhatian terhadap keberadaan dan keamanan kabel fiber optik bawah laut sebagai sarana vital negara. Putusan tersebut telah membuat terang bahwa segala tindakan dari pihak manapun yang meyebabkan putusnya kabel telekomunikasi bawah laut adalah merupakan suatu bentuk tindak pidana,” ungkapnya melalui keterangan resminya kepada Royyan.net.

Dirinya berharap dari kasus tersebut masyarakat dapat lebih memahami bahwa keberadaan kabel bawah laut memiliki peran penting dalam sistem komunikasi negara kepulauan seperti Indonesia ini. Selain itu, banyak yang mengetahui kalau undang-undang juga melindungi kabel bawah laut.

Dalam kesempatan yang sama, Syarif Lumintarjo, CEO PT Palapa Ring Barat, di tempat yang berbeda menyatakan menyambut positif keputusan majelis hakim atas kasus ini. Dikatakannya, putusan ini membuat semakin tenang perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi khususnya yang memiliki maupun memelihara SKKL karena menjadi kekuatan hukum dan jurisprudensi saat mengalami kejadian serupa.

“Pada akhirnya memang keputusan hakim atas perkara ini bukan bertujuan untuk menjadi senjata bagi satu pihak dan menakuti pihak lain, namun bertujuan agar semua pihak peduli atas keberadaan dan keamanan sarana telekomunikasi baik yang ada di darat maupun di laut demi kemajuan telekomunikasi Indonesia di tengah globalisasi dunia,” tutupnya.

~

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini